Tugas Ekonomi Koperasi tentang SHU

Prinsip-prinsip Koperasi menurut:

1.    Prinsip Munkner

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Keanggotaan terbuka

·         Pengembangan anggota

·         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

·         Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

·         Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

·         Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

·         Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

·         Perkumpulan dengan sukarela

·         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

·         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

·         Pendidikan anggota

2.    Prinsip Rochdale

·         Pengawasan secara demokratis

·         Keanggotaan yang terbuka

·         Bunga atas modal dibatasi

·         Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

·         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·         Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

·         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

·         Netral terhadap politik dan agama

3.    Prinsip Raiffeisen

·         Swadaya

·         Daerah kerja terbatas

·         SHU untuk cadangan

·         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·         Usaha hanya kepada anggota

·         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4.    Prinsip Herman Schulze

·         Swadaya

·         Daerah kerja tak terbatas

·         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·         Tanggung jawab anggota terbatas

·         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5.    Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

·         Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

·         Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

·         SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

·         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat,baik ditingkat regional,nasional   maupun internasional

6.    Prinsip-prinsip koperasi Indonesia

Prinsip Koperasi Indonesia dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa :

1.    Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

a.    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b.    Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c.    Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya

d.    Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e.    Kemandirian.

2.    Dalam mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

a.    Pendidikan Perkoperasian

b.    Kerja sama antar koperasi

Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakkan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya:

1.    Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi.

Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, sifat kesuka relaan ini juga mengandung arti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

2.    Adanya prinsip demokrasi.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak keputusan para anggotanya. Kalau dikaji secara mendalam, prinsip atau asa koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip seperti dirumuskan oleh international cooperative alliance (I.C.A) atau aliansi koperasi internasional.

3.    Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan.

Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi.

4.    Koperasi bukan merupakan akumulasi modal.

Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiata usahanya.

5.    Prinsip Kemandirian dari koperasi.

Prinsip ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

6.    Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan bekerja sama dengan antar koperasi.

1.    Koperasi “Clea’Citra Sejahtera” yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp. 100.000.000,- menyajikan perhitungan laba rugi singkat pada 31 Desember 2001 sebagai berikut:

(hanya untuk anggota):

Penjualan                                              Rp   460.000.000,-

Harga Pokok Penjualan                      Rp   400.000.000,-

Laba Kotor                                              Rp      60.000.000,-

Biaya Usaha                                          Rp 20.000.000,-

Laba Bersih                                           Rp 40.000.000,-

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:

·         Cadangan Koperasi 40%

·         Jasa Anggota 25%

·         Jasa Modal 20%

·         Jasa Lain-lain 15%

Buatlah:

a.    Perhitungan pembagian SHU

b.    Jurnal pembagian SHU

c.    Perhitungan persentase jasa modal

d.    Perhitungan persentase jasa anggota

e.    Hitung berapa yang diterima Ny Citra.Eiffel (seorang anggota koperasi) jika jumlah simpanan  pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah berbelanja di koperasi Maju Jaya senilai Rp 920.000,-

JAWABAN

a.    Perhitungan pembagian SHU

Keterangan SHU                                  Rp      40.000.000,-

Cadangan Koperasi 40%                    Rp      16.000.000,-

Jasa Anggota 25%                               Rp      10.000.000,-

Jasa Modal 20%                                    Rp        8.000.000,-

Jasa Lain-lain 15%                               Rp        6.000.000,-

Total 100%                                             Rp      40.000.000,-

b.    Jurnal

SHU                                                        Rp      40.000.000,-

Cadangan Koperasi                             Rp      16.000.000,-

Jasa Anggota                                        Rp      10.000.000,-

Jasa Modal                                             Rp        8.000.000,-

Jasa lain-lain                                         Rp        6.000.000,-

c.    Persentase jasa modal

Persentase jasa modal  = "Bagian SHU untuk jasa modal" /"Total modal"  " x 100%"

                                            =  "Rp.8.000.000,-" /"Rp.100.000.000,-"  " x 100%" 
                                            = 8%

Keterangan:

-        Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

-        Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang.

d.    Persentase jasa anggota

Persentase jasa anggota    = "Bagian SHU untuk jasa anggota" /"Total penjualan koperasi"  " x 100% 

                                               = "Rp.10.000.000,-" /"Rp.460.000.000,-"  " x 100%" 
                                                =  = 2,17%

Keterangan:

-        perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi

-        untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman

e.    Yang diterima Tuan Yohan:

-        Jasa Modal

Jasa Modal     = "Bagian SHU untuk jasa modal" /"Total modal"  " x Modal Tn.Yohan"

                         = "Rp.8.000.000,-" /"Rp.100.000.000,-"  " x Rp.500.000,-"  

                          =  = Rp. 40.000,-

-        Jasa Anggota

= (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi)x Pembelian Tuan Yohan

Jasa Anggota    = Bagian SHU untuk jasa anggota" /"Total penjualan koperasi"  " x Pembelian Tn.Yohan"

                            = "Rp.10.000.000,-" /"Rp.460.000.000,-"  " x Rp.920.000,-"

                            =  = Rp. 20.000,-

Jadi yang diterima Tuan Yohan adalah Rp 40.000,- + Rp 20.000,- = Rp 60.000,-

Keterangan: untuk koperasi simpan pinjam, Pembelian Tuan Yohan diganti Pinjaman Tuan Yohan pada koperasi.

2.    SHU KOPERASI Koperasi A setelah Pajak adalah Rp. 1.000.000,-

Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI koperasi seperti contoh yang disampaiakan sebelumnya maka diperoleh:

Cadangan : 40 % = 40% x Rp.1.000.000,- = Rp. 400.000,-

SHU KOPERASI dibagi pada anggota : 40% = 40% x Rp.1.000.000,- = Rp. 400.000,-

Dana pengurus : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Dana karyawan : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %= 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Dana sosial : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 %

Atau dalam contoh diatas senilai Rp.400.000,-

Maka Langkah-langkah pembagian SHU KOPERASI adalah sebagai berikut:

a.    Di RAT ditentukan berapa persentasi SHU KOPERASI yang dibagikan untuk aktivitas ekonomi (transaksi anggota) dan berapa prosentase untuk SHU KOPERASI modal usaha (simpanan anggota) prosentase ini tidak dimasukan kedalam AD/ART karena perbandingan antara keduanya sangat mudah berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun . Biasanya prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi (Y) adalah 70% dan prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal Usaha adalah 30%. Jika demikian maka sesuai contoh diatas:

Y = 70% x Rp.400.000,- = Rp. 280.000,-

X = 30% x Rp.400.000,- = Rp. 120.000,-

b.    Hitung Total transaksi tiap anggota, total simpanan tiap anggota dan total transaksi seluruh anggota serta total simpanan seluruh anggota. Sebagi contoh kita akan menghitung SHU KOPERASI Gusbud. Dari data transaksi anggota diketahui Gusbud bertransaksi sebesar Rp. 10.000,- dengan simpanan Rp. 5000,- sedangakan total transaksi seluruh anggota adalah Rp.10.000.000,- dengan total simpanan anggota adalah Rp.2.000.000,-

Maka:

SHU KOPERASI AE Gusbud = Rp. 10.000,- / Rp.10.000.000,- x (Rp. 280.000,-) = Rp. 280,-

SHU KOPERASIMU Gusbud = Rp. 5000,- / Rp.2.000.000,- (Rp. 120.000,-) = Rp.300,-

3.    Kasus Koperasi Karang Asem Membangun

Kasus Kospin (Koperasi Simpan Pinjam) di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang menawarkan bunga simpanan fantastis hingga 30% per bulan sampai akhirnya nasabah dirugikan ratusan milyar rupiah, ternyata belum menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia.

Bagi Anda yang belum pernah tahu Kabupaten Karang Asem, belakangan ini akan semakin sering mendengar nama Karang Asem di media massa. Apa pasalnya, sehingga nama Karang Asam mencuat? Jawaban paling sahih, mencuatnya nama Karang Asem akibat adanya kasus investasi Koperasi Karang Asem Membangun.

Kabupaten Karang Asam adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini masih tergolong kabupaten tertinggal dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kondisi perekonomian daerah yang relatif ‘morat-marit’. Data dari Pemda Karang Asam menyebutkan pendapatan per kapita masyarakat hanya sekitar Rp 6 juta per tahun.

Pada tahun 2006 lalu, di kabupaten ini lahirlah sebuah koperasi dengan nama Koperasi Karang Asam Membangun (KKM). KKM ini dalam operasinya mengusung beberapa nama ‘besar’ di daerah tersebut. Pengurus KKM, misalnya, diketuai oleh Direktur Utama PDAM Karang Asam, I Gede Putu Kertia, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak meragukan kredibilitas koperasi tersebut. Dengan bekal kredibilitas tersebut, KKM tersebut mampu menarik nasabah dari golongan pejabat dan masyarakat berpendidikan tinggi.

KKM sebenarnya bergerak pada beberapa bidang usaha, antara lain simpan pinjam, toko dan capital investment (bisa dilihat di website KKM di http://www.kkm.balipromotion.net/). Salah satu layanan KKM yang menjadi ‘primadona’ adalah Capital Investment (Investasi Modal). Layanan Capital Investment yang dikelola oleh KKM menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah tiga bulan menanamkan modal. Dengan kondisi sosial dimana mayoritas masyarakat tergolong ekonomi kurang mampu dan juga pendidikan yang relatif rendah, iming-iming keuntungan sebesar itu tentunya sangat menggiurkan. Lucunya, ada juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Karang Asam yang ikut ‘berinvestasi’ di KKM, bahkan ada yang sampai menanamkan modal sebesar Rp.400 juta.

Konyolnya, walaupun KKM menawarkan produk investasi, koperasi tersebut sama sekali tidak mengantongi ijin dari Bapepam. Pada kenyataannya, sebenarnya layanan Investment Capital tersebut adalah penipuan model piramida uang. Sebagian nasabah yang masuk duluan, memang berhasil mendapatkan kembali uangnya sekaligus dengan ‘keuntungannya’. Seorang pemodal misalnya, memberikan testimoni bahwa hanya dengan bermodalkan Rp 500 ribu, dalam waktu 3 bulan ia mendapatkan hasil Rp.1,5 juta. Dengan iming-iming 150% tersebut, antara November 2007 hingga 20 Februari 2009, KKM berhasil menjaring 72.000 nasabah dengan nilai total simpanan Rp.700 milyar.

Secara akal sehat, tentunya sangat tidak masuk akal bahwa produk investasi KKM bisa menawarkan keuntungan yang begitu tinggi (150% per tiga bulan alias 600% per tahun). Perlu diingat, return 150% hanya untuk nasabah saja, belum termasuk biaya operasional dan margin bagi KKM. Artinya, KKM harus menginvestasikan modal nasabah dengan return di atas angka 150% tersebut dalam waktu tiga bulan, agar skema capital investment tidak ambruk. Ini tentunya boleh dikatakan mustahil bisa bertahan lama.

Beruntung Bupati Karang Asam, I Wayan Geredeg cepat bertindak, dengan meminta kepolisian segera menutup bisnis investasi ala KKM tersebut. Hasil penyitaan asset, hanya berhasil menyita asset senilai Rp.321 milyar atau hanya separuh dari simpanan total nasabah Rp.700 milyar. Lebih dari Rp.400 milyar uang nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, tindakan Bupati Karang Asam, justru ditentang oleh para nasabah. Ironis sekali, mereka tidak merasa tertipu dan menganggap Bupati Karang Asam melakukan fitnah sehingga pengurus KKM ditangkap polisi. Nasabah malah meminta pengurus KKM dibebaskan, agar dana mereka yang telah disetorkan dapat dikembalikan.

Perilaku nasabah KKM, bisa dikatakan mirip-mirip dengan member InterMetro Fund dan Bisnis5Milyar.com yang pernah diangkat di blog JanganSerakah ini. Mereka tidak mau mempelajari skema investasi yang dijanjikan dan hanya terfokus pada return yang menarik. Nasabah KKM juga mengabaikan fakta bahwa skema capital investment ala KKM tidak mendapatkan ijin, baik dari Bank Indonesia atau Bapepam. Tuntutan nasabah KKM agar Pemerintah mengganti uang yang dsetorkan ke KKM juga sulit untuk direalisasikan, karena investasi murni keputusan nasabah dan kondisi fiskal pemerintah tidak memungkinkan bailout.

Dengan latar belakang pendidikan rendah, mungkin nasabah KKM tidak mengenal nama Ponzi atau Madoff, tapi paling tidak seharusnya mereka bisa menggunakan akal sehat agar investasi tersebut tidak hilang sia-sia. Penegakan hukum oleh kepolisian dan Bupati Karang Asam mungkin agak terlambat, tapi hal itu harus dilakukan agar tidak semakin banyak calon-calon nasabah yang dirugikan. Kasus Koperasi ini meskipun merupakan sebuah pengalaman pahit, namun bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.